Korupsi Politik Di Lampung

Korupsi Politik Di Lampung

Kedudukan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke IV, ketetapan MPRS NO XX/MPRS/1966 jo TAP No. Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dari negara, ideologi negara . Di dalam Undang-Undang khusus dalam hal ini Undang-Undang No.four tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan pidana diatur pada Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165 Slot Gacor. Ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang ini banyak mengatur persoalan izin yaitu Izin Usaha Pertambangan , Izin Pertambangan Rakyat , dan Izin Usaha Pertambangan Khusus . Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan.

Pemerintah Indonesia yang pada tanggal 18 Desember 2003 telah ikut menandatangani UNCAC, dan kemudian meratifikasinya dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Ratifikasi adalah merupakan pernyataan suatu negara untuk tunduk dan terikat kepada ketentuan yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional baik dengan reservasi maupun tidak dengan reservasi. Oleh karena itu dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tersebut, maka Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.

Artinya korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan pendapatan juga menyebabkan korupsi. Perilaku korupsi terjadi karena sikap psychological materialistik dan konsumtif di masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi. Faktor inside terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari Sapek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik dan aspek organisasi. Video ini akan menjelaskan aspek-aspek penyebab korupsi beserta contoh-contohnya oleh Widyaiswara Widyarini. Saat ini KPK juga menjalankan tiga strategi dalam pemberantasan korupsi.

Politik Korupsi

Setiap orang yang ingin mendapatkan posisi di eksekutif dan legislatif, kata Yohanes, membutuhkan dukungan dan persiapan ekstra. Hal inilah yang membuat seseorang mendekatkan diri dengan pihak yang memiliki sumber daya untuk memperoleh elektabilitas. Pemerintah pun bisa saja membuat regulasi, misalnya menghukum koruptor dalam dinasti politik dengan hukuman yang lebih berat daripada individu. “Memungkinkan, tapi perlu dilihat juga apakah itu bertabrakan dengan hak asasi, harus ada justifikasi untuk menjatuhkan hukuman seperti itu,” kata Egi.

Jakarta, Beritasatu.com – Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat menentukan maju ataupun mundurnya sebuah negara demokrasi. Namun demikian, hingga saat ini keberadaan Parpol di Indonesia belum mampu mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan lebih baik. Mengatasi persoalan korupsi politik tidak cukup diatasi dengan pendekatan reformasi birokrasi, pendekatan yuridis, atau dengan pendekatan moral, tetapi juga merumuskan kembali tatanan politik jauh lebih penting dan strategis untuk ke luar dari persoalan korupsi politik. Dengan demikian, calon yang lahir betul-betul memiliki kapasitas, bukan orang yang dipilih sekadar karena memiliki garis kekerabatan dengan penguasa atau elite parpol. Oleh karena itu, bisa saja saat revisi UU Pemilu atau UU Parpol, dibenahi mekanisme pencalonan oleh parpol, baik dalam pilkada maupun pemilu legislatif/presiden.

Bahkan politik dinasti mengebiri peran masyarakat dalam menentukan dan memilih pemimpin. Sebab politik dinasti mengabaikan rekam jejak, yang pada gilirannya mengebiri masyarakat dalam menentukan pemimpin. Proses rekrutmen yang mestinya didasari oleh kapabilitas dan kompetensi, namun dalam dinasti politik pola rekrutmen di dasarkan pada popularitas, kekayaan calon dan nama besar keluarga untuk meraih kemenangan. Ini memicu calon instan yang berasal dari pengusaha, anak pejabat, kerabat pejabat, anak elite partai yang merasa bagian dari “darah biru” kekuasaan tanpa melalui kaderisasi. Menjadikan parpol sebagaimesin politik pada gilirannya menyumbat fungsi ideal parpol sebagai rekrutmen politik. Bahkan jika dinasti politik ini dipelihara ujung-ujungnya adalah korupsi karena tidak ada management kekuasaan.

Politik hukum memiliki beragam pengertian dari berbagai literatur ilmiah. Padmo Wahyono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang di bentuk. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata berpasangan dengan hukum acara perdata . “Jika ini berhasil dilakukan, kami percaya kondisi itu akan memberikan kontribusi paling besar dalam mengurangi korupsi. Di sisi lain, pembenahan lembaga-lembaga politik harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

Comments are closed.