Korupsi Politik Dalam Sistem Demokrasi Masih Nyata

Korupsi Politik Dalam Sistem Demokrasi Masih Nyata

Tindak pidana korupsi merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam thirteen buah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian sudah mencakup pada setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13.

Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Politik dinasti dan biaya politik ditenggarai menjadi faktor pendorong kasus korupsi. Namun demikian, politik dinasti dapat merusak demokrasi karena menutup akses dan kesempatan bagi warga negara lain untuk memperolah hak politik, terutama hak untuk dipilih. “Segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat. Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara, namun sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan,” ujarnya. Dalam sistem manajemen modern, sistem keuangan akan menentukan sehat atau tidaknya sebuah organisasi.

Hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang selanjutnya mengkristal dan mewujud menjadi hukum yang tercipta dan berlaku di tengah-tengah masyarakat hukum Indonesia. Kongkritnya, Pancasila hendaknya menjadi pedoman dasar pembentukan dan pembaharuan hukum Indonesia. Politik hukum tertinggi terdapat dalam UUD Tahun 1945 yang memuat arah kebijakan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan nasional yang hendak dicapai dan berdasarkan pada Pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Pembentukan hukum dalam arti undang-undang, merupakan aktivitas penting dalam negara hukum. Undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara .

Irman Gusman terbukti menerima uang suap dari pasangan pasangan suami istri pengusaha gula, Xaveriandy Sutanto dan Memi terkait dengan kuota pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk Provinsi Sumatera Barat. Pengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu dalam amar putusannya mencabut hak politik Gubernur Nonaktif Bengkulu Ridwan Mukti selama lima tahun untuk dipilih dan memilih. Untuk pidana kurungan, Ridwan yang ditangkap bersama istrinya itu divonis selama sembilan tahun serta denda sebesar Rp400 juta atau hukuman pengganti selama dua bulan kurungan. Jika mengadopsi pendapat Huntington , maka ketidakstabilan ini merupakan akibat dari ketidakberdayaan sistem politik untuk mengarahkan suatu tatanan pada pelembagaan lembaga-lembaga politik. Apabila sudah begini, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan yang berdampak pada munculnya penyakit-penyakit politik, salah satunya adalah “korupsi politik”.

Dan yang paling banyak terseret kasus tipikor pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Maraknya tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, semakin membuat masyarakat penuh dengan stereotip stigmatis. Sebagian masyarakat, masih menganggap hanya dengan tindakan represif korupsi dapat ditanggulangi, karena menurut pemahaman mereka tindakan represif tersebut dapat memberikan daya tangkal terhadap praktik atau perilaku koruptif. Perumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah “Mengapa Slot Emoney penyelesaian kasus korupsi saat ini di Indonesia tidak menggunakan restoratif justice? Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditempuh dengan kebijakan integral-sistemik, tujuannya agar adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditempuh dengan kebijakan integral-sistemik, tujuannya agar adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem.

Artinya, politik uang untuk membiayai mahalnya pemenangan pemilu sangat berkaitan erat dengan masifnya praktik korupsi politik. Para elite politik mencari solusi instan bukan dengan menghentikan praktik politik uang, namun justru dengan melemahkan institusi penegak hukumnya. Wacana tentang korupsi di Indonesia selama ini didominasi oleh perspektif hukum. Padahal,dalam literatur ilmu politik, topik korupsi politik merupakan salah satu tema yang banyak diperdebatkan sejak lama. Tulisan ini menjelaskan teori dan konsep korupsi politik, mulai dari definisi, penyebab dan akibat yang ditimbulkan hingga relasi korupsi politik dengan partai politik sebagai aktor utama dalam sistem politik yang demokratis.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Karena hal itu, majelis hakim menjatuhkan vonis four,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Irman juga dicabut hak politiknya selama three tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok. Akibat perbuatannya tersebut, Nur Alam dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan didenda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Tak hanya itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ‎Jakarta Diah Siti Basariah menyatakan, juga mencabut hak politiknya untuk dipilih dan memilih dalam kurun waktu lima tahun.

Politik Korupsi

Tulisan ini juga berusaha untuk menjadi pemicu dalam mendiskusikan korupsi politik di Indonesia dengan fokus pada kasus Hambalang dan KTP-elektronik. Karena telah menjadi isu umum, tulisan ini mendiskusikan topik korupsi politik dengan metode perbandingan, baik dengan negara-negara yang demokrasinya sudah mapan maupun yang demokrasinya sedang berkembang. Tentu label negara bangkrut seperti Yunani, tidak kita inginkan terjadi di negeri ini, walaupun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi kalau perilaku korup tidak berkurang, terutama korupsi yang diakibatkan oleh korupsi politik. Sebagai upaya meminimalisir praktik korupsi politik yang telah melembaga, kita sangat berharap pada peran dari kaum muda. Sayangnya, tidak banyak kaum muda saat ini yang tertarik berpolitik.

Comments are closed.